BabelMendunia.com, Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hukum Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan pribadi, tetapi juga sebagai hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami, istri, maupun anak. Oleh karena itu, negara mengatur secara jelas mengenai syarat sahnya perkawinan, keadaan yang menyebabkan perkawinan dapat dibatalkan, serta alasan putusnya perkawinan.
Suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia menempatkan unsur agama sebagai dasar utama dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan. Dengan adanya pencatatan perkawinan, negara dapat memberikan kepastian hukum terhadap status suami, istri, dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.
Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan yang menyebabkan suatu perkawinan dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan berbeda dengan perceraian. Jika perceraian mengakhiri perkawinan yang sebelumnya sah, maka pembatalan perkawinan terjadi karena sejak awal terdapat cacat hukum atau syarat perkawinan yang tidak terpenuhi. Misalnya, adanya pemalsuan identitas, perkawinan yang dilakukan karena paksaan, atau poligami tanpa izin yang sah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kejujuran dan pemenuhan syarat hukum merupakan unsur penting dalam membangun rumah tangga yang sehat dan berkepastian hukum.
Menurut pandangan penulis, pembatalan perkawinan harus menjadi langkah terakhir yang ditempuh melalui pengadilan. Sebab, perkawinan tidak hanya menyangkut pasangan suami istri, tetapi juga melibatkan keluarga besar dan masa depan anak. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami syarat-syarat perkawinan sebelum melangsungkannya agar tidak menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari.
Selain karena pembatalan, perkawinan juga dapat putus karena kematian, perceraian, atau putusan pengadilan. Putusnya perkawinan membawa berbagai akibat hukum, seperti pembagian hak dan kewajiban terhadap anak, nafkah, harta bersama, hingga hak waris. Perceraian yang semakin meningkat di berbagai daerah menunjukkan bahwa masih banyak pasangan yang belum siap menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga. Oleh sebab itu, pendidikan mengenai kehidupan berkeluarga dan penyelesaian konflik perlu diperkuat agar perceraian tidak menjadi solusi utama setiap permasalahan rumah tangga.
Pada akhirnya, aturan mengenai sah, batal, dan putusnya perkawinan merupakan bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat. Keberadaan aturan tersebut bertujuan menjaga ketertiban, kepastian hukum, serta melindungi hak-hak setiap anggota keluarga. Kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penting agar perkawinan tidak hanya sah secara agama dan negara, tetapi juga mampu mewujudkan keluarga yang harmonis, bertanggung jawab, dan sejahtera.
Oleh: Novraysah Rizki
