BabelMendunia.com, Kepulauan Bangka Belitung dikenal sebagai penghasil timah utama Indonesia. Potensi ekonomi yang besar ini, jika dikelola dengan bijak, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, realitanya seringkali terjadi konflik antara aktivitas pertambangan (baik oleh PT Timah maupun penambang rakyat) dengan sektor lain seperti nelayan, pariwisata, pertanian, dan perkebunan. Aktivitas penambangan yang tidak terkendali di wilayah tangkap nelayan, kawasan pantai, dan lahan pertanian (misalnya di daerah Ria) menimbulkan ancaman serius bagi keberlanjutan lingkungan dan ekonomi. Sebagai akademisi, kita memiliki peran penting untuk menawarkan solusi yang menciptakan keseimbangan dan kemakmuran bersama, menghindari konflik seperti yang terjadi di Batu Beriga. Solusi yang ideal adalah “win-win solution” bagi semua pemangku kepentingan.
Langkah pertama yang krusial adalah penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang komprehensif dan partisipatif. RTRW ini harus melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah daerah, PT Timah, perwakilan nelayan, petani, pelaku wisata, dan masyarakat terdampak. Prosesnya harus transparan dan akuntabel, memastikan suara semua pihak didengar dan dipertimbangkan. Pemetaan yang detail dan akurat akan mendefinisikan zona kegiatan secara jelas, meminimalisir tumpang tindih antara aktivitas pertambangan dengan sektor lain. Zona pertambangan harus ditentukan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial, memastikan tidak terjadi kerusakan ekosistem penting seperti terumbu karang atau kawasan konservasi. Selain itu, penetapan zona penyangga yang memisahkan area pertambangan dengan wilayah nelayan, pertanian, dan pariwisata juga perlu dilakukan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan hasil tambang sangat penting. Sistem bagi hasil yang adil dan terukur perlu diterapkan, bukan hanya sebagai kompensasi, tetapi sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Dana bagi hasil dapat digunakan untuk pengembangan infrastruktur, program pemberdayaan masyarakat, pelatihan keterampilan, dan pengembangan ekonomi alternatif yang mendukung sektor-sektor lain seperti pariwisata berkelanjutan atau agrobisnis. Investasi dalam teknologi ramah lingkungan juga krusial. Penggunaan teknologi pengolahan bijih timah yang efisien dan minim limbah dapat meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.
Mahasiswa memiliki peran strategis sebagai fasilitator dan penengah. Kami dapat membantu memfasilitasi dialog, mediasi, dan negosiasi antar pihak yang berkepentingan. Penelitian akademis yang independen dapat memberikan data empiris mengenai dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan pertambangan, memberikan dasar ilmiah bagi pengambilan kebijakan yang tepat. Penelitian ini juga dapat mengkaji berbagai model pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dari berbagai negara, memberikan best practices yang relevan dengan konteks Bangka Belitung. Selain itu, kami dapat berkontribusi dalam penyusunan program pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pengelolaan lingkungan dan pelestarian ekosistem. Peningkatan kesadaran masyarakat akan dampak lingkungan dari pertambangan sangat penting untuk menciptakan budaya pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Penting juga untuk mendorong pengembangan ekonomi alternatif yang berkelanjutan, berbasis pada potensi sektor pariwisata, pertanian, dan perikanan. Hal ini akan mengurangi ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap sektor pertambangan dan menciptakan ketahanan ekonomi.
Penegakan hukum yang konsisten dan tegas juga sangat penting. Peraturan perundang-undangan terkait pertambangan harus diimplementasikan secara ketat, dengan sanksi yang setimpal bagi pelanggaran lingkungan dan sosial. Pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan dan menciptakan mekanisme pengaduan yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat. Hanya dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, perusahaan pertambangan, masyarakat, dan akademisi, kita dapat mencapai pengelolaan sumber daya timah yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung jangka panjang. Dengan demikian, konflik seperti kasus Batu Beriga dapat dihindari, dan potensi timah dapat menjadi berkah, bukan kutukan, bagi masyarakat.
