BabelMendunia.com, Situasi hukum di Indonesia hingga kini masih menjadi topik yang memprihatinkan, karena sektor penegakan hukum menghadapi permasalahan di hampir setiap bidang. Masyarakat seringkali beranggapan bahwa hukum belum berfungsi sebagaimana mestinya, terutama ketika melihat kasus-kasus yang menunjukkan ketimpangan dalam penegakan hukum. Menurut saya, permasalahan utamanya bukan hanya regulasi yang lemah, tetapi juga kurangnya profesionalitas aparat penegak hukum dan masih dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi.
Salah satu masalah terbesar adalah kesan bahwa hukum di Indonesia masih “tajam ke bawah dan tumpul ke atas.” Warga miskin yang melakukan pelanggaran ringan dapat ditangani dengan cepat, sementara kasus yang melibatkan pejabat atau pengusaha besar seringkali lambat atau bahkan tidak jelas penyelesaiannya. Situasi ini semakin memperburuk kepercayaan publik karena masyarakat merasa hukum tidak memberikan perlindungan yang setara kepada semua warga negara.
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, permasalahan hukum memiliki karakteristiknya masing-masing, terutama terkait kegiatan penambangan timah, baik legal maupun ilegal. Saya melihat penegakan hukum terhadap penambangan ilegal masih kurang optimal. Meskipun banyak kasus yang diproses, sebagian besar yang ditangkap adalah pekerja kecil, bukan pelaku utama yang memiliki modal dan mengendalikan kegiatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di Bangka Belitung masih dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi yang kuat.
Saya pikir jika Indonesia ingin memperbaiki kondisi hukumnya, langkah terpenting adalah memperkuat integritas aparat penegak hukum melalui peningkatan transparansi, profesionalisme, dan pengawasan. Tanpa integritas, hukum hanya akan menjadi simbol yang kehilangan kekuatan moralnya di mata masyarakat. Pemerintah juga harus memastikan penegakan hukum tanpa diskriminasi sehingga setiap warga negara merasa terlindungi.
Pada akhirnya, situasi hukum di Indonesia, termasuk di Bangka Belitung, masih sangat membutuhkan perombakan besar-besaran. Saya yakin perubahan hanya akan terjadi jika pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat bersama-sama mendorong terciptanya sistem hukum yang bersih, adil, dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
