BabelMendunia.com, Penegakkan hukum di Indonesia terus menjadi bahan perbincangan hangat karena berbagai permasalahan yang sepertinya tak kunjung berakhir. Banyak orang merasa bahwa keadilan hanyalah kata-kata kosong, bukan sesuatu yang nyata. Setiap tahun, kasus-kasus baru bermunculan yang menunjukkan betapa rapuhnya integritas lembaga penegak hukum di Indonesia, dari kepolisian hingga pengadilan. Semua ini menciptakan citra suram tentang kondisi hukum yang ada saat ini.
Menurut saya, penegakkan hukum di Indonesia masih sangat jauh dari kata sempurna karena ketidakadilan yang terjadi secara sistematis. Hukum sering kali keras terhadap rakyat biasa tapi lunak terhadap mereka yang mempunyai kekuasaan, punya jabatan, atau kaya. Hal ini tidak hanya merusak rasa adil di masyarakat, tapi juga menghilangkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Banyak kasus membuktikan bahwa praktik mafia hukum, korupsi, dan campur tangan kekuasaan masih merajalela dalam proses hukum. Kita dapat melihat banyaknya tersangka korupsi hanya mendapatkan hukuman ringan yang sangat tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan sedangkan pelanggaran kecil oleh rakyat jelata bisa berakhir dengan sanksi berat. Ditambah lagi, penegakkan hukum yang tidak konsisten membuat orang semakin skeptis bahwa hukum bisa benar-benar netral. Jika keadilan bisa “dibeli”, maka hukum gagal sebagai penjaga ketertiban dan pelindung hak rakyat.
Oleh karena itu, Indonesia sangat membutuhkan reformasi hukum yang menyasar akar permasalahan, bukan sekadar perubahan superfisial tetapi juga transparansi, integritas aparat, dan penerapan aturan tanpa pandang bulu harus jadi fokus utama. Selain itu, masyarakat perlu mendapatkan akses lebih luas ke bantuan hukum agar proses peradilan tidak hanya menguntungkan bagi mereka yang mempunyai kuasa dan uang saja.
Pada akhirnya, Buramnya penegakkan hukum di Indonesia hanya dapat diperbaiki apabila negara sungguh-sungguh berkomitmen membangun sistem hukum yang bersih, adil, transparan dan bisa diandalkan. Keadilan bukan hak istimewa untuk segelintir orang saja. Sebaliknya, hukum harus tegak untuk semua warga negara tanpa ada pengecualian. Tanpa itu, impian membangun bangsa yang demokratis dan berkeadilan sosial tak akan pernah terwujud.
