Setiap anak kecil pernah bermimpi menjadi “orang besar”. Ada yang ingin jadi presiden, ada yang bercita-cita jadi dokter, insinyur, guru, bahkan menteri. Kita tumbuh dalam keyakinan bahwa kerja keras akan membawa hasil. Bahwa selama kita punya mimpi dan mau berjuang, kesempatan akan selalu terbuka . Tapi seiring waktu, kenyataan sosial yang kita hadapi ternyata jauh lebih rumit dari sekadar kerja keras dan prestasi.
Istilah “Kalau bukan anak siapa-siapa, jangan berharap banyak” menjadi semacam pepatah pahit yang sayangnya makin sering terdengar , terutama di kalangan muda. Kalimat itu bukan sekadar keluhan putus asa, melainkan refleksi dari sebuah masalaht serius dari nepotisme. Dalam pengertian umum, nepotisme adalah pemberian jabatan, posisi, atau keuntungan tertentu kepada kerabat atau orang-orang terdekat, bukan karena kemampuan, melainkan karena hubungan pribadi. Ini bukan fenomena baru, namun dampaknya makin terasa di era ketika kita seharusnya sudah melangkah menuju sistem yang adil dan transparan. Di tengah gembar-gembor reformasi birokrasi dan semangat meritokrasi, praktik nepotisme satu dari tiga unsur KKN justru tumbuh subur, tersembunyi di balik meja-mejakekuasaan dan keputusan. Korupsi dan kolusi sering kali jadi sorotan utama media dan publik. Namun nepotisme, meski tidakkalah merusak, justru sering dianggap “wajar“, atau lebih burukdan dianggap hal biasa. Padahal, dampaknya tidak main-main mulai dari matinya kesempatan bagi anak muda yang kompeten, hingga melanggengkan oligarki kekuasaan di berbagai lapisan sosial .
Nepotisme bukan sekadar isapan jempol atau cerita masa lalu. Ianyata, dekat, dan sistemi. Banyak posisi strategis di lembaga pemerintah, perusahaan milik negara, hingga organisasi sosial masyarakat , diberikan bukan berdasarkan kompetensi, tapi karena “kedekatan“. Kedekatan darah, jaringan pertemanan, atauloyalitas politik. Lebih menyedihkan lagi, praktik ini juga menjangkiti dunia pendidikan, organisasi mahasiswa, bahkan komunitas sosial. Pemilihan ketua atau pemegang tanggung jawab sering kali didasarkan pada siapa yang dikenal, bukansiapa yang pantas. Dan ketika kita terbiasa dengan sistem seperti itu di lingkup kecil, bukan tidak mungkin kita akan tumbuhmenjadi generasi yang mengulang siklus yang sama hanya berganti nama dan posisi.
“Generasi emas 2045.” Tapi bagaimana generasi emas bisatumbuh jika panggungnya diserobot oleh mereka yang lahirdengan privilege koneksi? Bagaimana kita bisa bicara soal keadilan sosial jika jalan menuju peran publik dibatasi oleh garis keturunan dan status sosial?
Nepotisme mengikis semangat kompetisi sehat dan menciptakanrasa frustasi kolektif. Anak-anak muda yang berjuang lewatprestasi akademik, karya sosial, atau inovasi teknologi merasatertutup jalannya. Bukan karena mereka tak layak, tapi karena mereka tak “punya orang dalam.” Sebagai mahasiswa, kita tidakbisa terus berada di pinggir lapangan. Lawan nepotisme bukan sekadar lewat poster dan tagar, tapi lewat keberanian untuk menantang sistem di lingkungan terdekat. Pemilihan koordinatorharus transparan. Seleksi pengurus harus adil. Pembagian peluang harus berdasarkan kualitas, bukan kedekatan. Melawannepotisme berarti membangun budaya baru, budaya keterbukaan , akuntabilitas, dan keberpihakan pada kompetensi. Tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin.
Nepotisme bukan hanya salah satu dari tiga dosa besar birokrasi. Ia adalah penyakit sosial yang mematikan potensi, membunuh harapan, dan menciptakan kasta sosial baru di balik kedok demokrasi . Ketika kita bersuara tentang KKN, jangan hanyasibuk bicara korupsi dan kolusi. Kita harus berani menyebutyang ketiga nepotisme dengan lantang dan jelas. Karena perubahan tak akan datang dari generasi yang diam.
