BabelMendunia.com, Sumber daya alam seperti timah adalah berkah besar yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam praktiknya, kegiatan pertambangan kerap memunculkan gesekan dengan sektor lain seperti nelayan, pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Kasus yang terjadi di Batu Beriga menjadi contoh nyata bagaimana ketidakseimbangan dalam pengelolaan timah dapat memicu konflik horizontal di tengah masyarakat.
Sebagai kaum akademisi, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi penengah dan menawarkan solusi yang adil bagi semua pihak. Mengelola sumber daya alam bukan sekadar soal eksploitasi ekonomi, melainkan juga menjaga harmoni sosial dan kelestarian lingkungan.
Langkah awal yang perlu dilakukan adalah memperjelas batas-batas wilayah melalui proses zonasi berbasis musyawarah. Masyarakat nelayan, petani, pelaku wisata, penambang rakyat, PT Timah, dan pemerintah desa perlu duduk bersama untuk menentukan wilayah mana yang boleh ditambang, dan mana yang harus dilindungi untuk aktivitas perikanan, pertanian, dan pariwisata. Zonasi ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih penggunaan lahan, yang selama ini sering menjadi sumber utama konflik. Penetapan zonasi harus berdasarkan kajian akademis yang mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial.
Selain itu, mahasiswa perlu mendorong penerapan praktik pertambangan yang ramah lingkungan. Aktivitas tambang harus memperhatikan dampak jangka panjang terhadap ekosistem. Ini dapat dilakukan melalui pengelolaan tailing yang baik, reklamasi lahan bekas tambang, serta penerapan teknologi yang meminimalisir kerusakan. Dengan cara ini, keberlangsungan sektor lain seperti perikanan dan pariwisata tetap dapat terjaga, sementara kegiatan ekonomi dari sektor pertambangan tetap berjalan.
Mahasiswa juga dapat mengusulkan pembentukan Tim Pemantau Bersama yang terdiri dari unsur masyarakat, pemerintah desa, akademisi, dan pihak perusahaan. Tim ini bertugas mengawasi pelaksanaan tambang, memastikan kesesuaian dengan aturan, serta menjadi mediator jika terjadi permasalahan di lapangan. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan akan meningkatkan rasa memiliki terhadap proses pengelolaan sumber daya alam dan mencegah munculnya kecurigaan antar kelompok.
Tidak kalah penting, perlu ada upaya serius untuk mendorong diversifikasi ekonomi di tingkat masyarakat. Mahasiswa bisa berperan aktif dalam memberikan pelatihan atau pendampingan agar masyarakat memiliki alternatif penghasilan selain bergantung pada tambang, misalnya di bidang agrowisata, pengolahan hasil laut, atau usaha kreatif berbasis sumber daya lokal. Diversifikasi ini akan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, terutama jika suatu saat sektor pertambangan mengalami penurunan.
Transparansi menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan. Setiap aktivitas tambang yang berpotensi berdampak terhadap masyarakat harus dilaksanakan secara terbuka, termasuk dalam hal perizinan, kompensasi lahan, dan program tanggung jawab sosial. Komunikasi yang jujur dan terbuka akan meminimalisasi potensi gesekan yang bisa merusak hubungan antar kelompok masyarakat.
Kasus di Batu Beriga memberikan pelajaran berharga bahwa pengelolaan sumber daya alam tanpa prinsip keadilan dan kebijaksanaan hanya akan melahirkan konflik. Mahasiswa sebagai agen perubahan harus berani menawarkan jalan tengah yang tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan sosial.
Sudah saatnya kita membangun pola pikir baru dalam mengelola timah: bukan sekadar soal “siapa mendapat apa”, tetapi tentang “bagaimana kita semua bisa tumbuh bersama”.
