BabelMendunia.com, Pertambangan timah di Bangka Belitung merupakan sumber daya alam yang sangat potensial dan strategis bagi perekonomian daerah maupun nasional. Namun, di balik nilai ekonominya yang tinggi, aktivitas penambangan seringkali menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang kompleks. Salah satu contohnya dapat kita lihat dari kasus di Batu Beriga, di mana konflik antara masyarakat penambang, nelayan, serta pelaku sektor lain seperti pertanian dan pariwisata muncul akibat perebutan ruang dan sumber daya.
Dalam kondisi seperti ini, pertanyaan utama yang harus dijawab adalah, bagaimana cara memanfaatkan potensi timah secara bijak tanpa menimbulkan konflik sosial dan kerusakan lingkungan. Di sinilah peran mahasiswa sebagai kaum intelektual sangat diperluka sebagai penengah, penggagas solusi, dan pengawal kebijakan.
Konflik antara penambang, nelayan, petani, dan pelaku pariwisata umumnya terjadi karena tumpang tindih kepentingan ruang dan lemahnya regulasi. Kegiatan pertambangan sering kali merambah wilayah tangkap nelayan, kawasan pantai, lahan perkebunan, hingga destinasi wisata. Misalnya, di wilayah Rias, aktivitas tambang bahkan merusak tanaman perkebunan dan meresahkan petani yang kehilangan sumber penghidupan.
Tambang yang dikelola oleh PT Timah maupun oleh masyarakat (tambang rakyat) sama-sama berkontribusi terhadap konflik ini, meski dalam skala dan bentuk yang berbeda. Ketidakhadiran peta zonasi yang tegas, lemahnya pengawasan, serta ketidakadilan dalam distribusi manfaat membuat masyarakat terpolarisasi dan saling curiga.
Mahasiswa, sebagai bagian dari kaum akademisi, memiliki posisi strategis untuk menjadi jembatan antara berbagai kepentingan tersebut. Tugas mahasiswa bukan hanya menyuarakan kritik, tetapi juga menawarkan solusi yang rasional, berkeadilan, dan berkelanjutan. Berikut beberapa solusi yang dapat ditawarkan:
Mahasiswa dapat mendorong pemerintah daerah untuk menyusun peta zonasi pemanfaatan ruang yang berbasis data dan partisipasi masyarakat. Ini mencakup pemetaan wilayah yang diperbolehkan untuk tambang, kawasan tangkap nelayan, lahan pertanian, serta zona konservasi dan pariwisata. Data spasial yang akurat, dikombinasikan dengan aspirasi masyarakat, akan menciptakan kebijakan yang adil dan menghindari konflik.
Mahasiswa dapat menggagas forum bersama antara kampus, pemerintah, dan masyarakat untuk memperkuat regulasi tambang, termasuk tambang rakyat. Aktivitas tambang harus berada di bawah kerangka hukum yang jelas, dengan pengawasan transparan agar tidak merusak lingkungan dan tidak mengganggu sektor lainnya.
Solusi jangka panjang harus mencakup reklamasi lahan bekas tambang. Mahasiswa dapat berkolaborasi dengan masyarakat dalam merancang model reklamasi partisipatif yang bukan hanya memperbaiki ekosistem, tetapi juga memberi nilai tambah ekonomi, seperti agroforestri atau ekowisata.
Mahasiswa juga bisa berperan sebagai fasilitator dialog antar kelompok yang bertentangan. Melalui diskusi terbuka, seminar desa, atau forum warga, mahasiswa dapat menjelaskan dampak dari masing-masing sektor dan membangun kesepahaman antar kelompok. Ini penting untuk menciptakan empati dan menghindari konflik horizontal.
Selain tambang, Bangka Belitung memiliki potensi besar di sektor pariwisata, pertanian, dan perikanan. Mahasiswa bisa mengembangkan program pengabdian masyarakat yang mendorong diversifikasi ekonomi, sehingga masyarakat tidak bergantung sepenuhnya pada tambang. Ekonomi alternatif akan memperkuat daya tahan masyarakat dan mengurangi tekanan terhadap ruang tambang.
Solusi atas konflik pertambangan timah di Bangka Belitung tidak bisa hanya datang dari atas (top-down), tetapi harus melibatkan semua elemen masyarakat secara inklusif. Mahasiswa, sebagai agen perubahan, memegang peran penting dalam mengurai benang kusut ini dengan pendekatan ilmiah, partisipatif, dan humanis.
Menambang dengan bijak berarti memanfaatkan kekayaan alam tanpa merusak fondasi sosial dan ekologis masyarakat. Kita tidak bisa menolak tambang sepenuhnya, tapi kita juga tidak bisa membiarkannya tanpa arah. Sudah saatnya kita membangun sistem pengelolaan sumber daya yang tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga melindungi hak hidup dan keberlanjutan seluruh masyarakat Bangka Belitung.
