Oleh: Handika Yuda Saputra, S.Pd., M.Pd – Akademisi Pendidikan
Tragedi meninggalnya seorang siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur yang mengakhiri hidupnya karena persoalan sederhana, tidak mampu membeli buku tulis dan alat tulis yang begitu menyentak kesadaran publik. Peristiwa ini bukan sekadar kisah duka keluarga, melainkan cermin rapuhnya sistem perlindungan anak dalam pendidikan kita. Pada usia ketika anak seharusnya tumbuh dalam rasa aman, peristiwa ini menunjukkan bahwa sekolah dan lingkungan sosial belum sepenuhnya menjadi ruang yang melindungi martabat anak.
Hal ini tentu dapat sipandang sebagai tragedi tidak bisa dibaca secara sempit sebagai persoalan individu atau keluarga semata. Anak usia sekolah dasar belum memiliki kematangan emosional dan psikologis untuk menanggung tekanan sosial, ekonomi, dan akademik secara mandiri. Ketika seorang anak memilih jalan ekstrem, itu menandakan adanya akumulasi kegagalan lingkungan di sekitarnya seperti keluarga, sekolah, dan negara dalam memastikan hak dasar anak untuk merasa aman, dihargai, dan didampingi.
Pendidikan dasar seharusnya menjadi fase penguatan rasa percaya diri dan kegembiraan belajar. Namun dalam praktiknya, sekolah kerap berubah menjadi ruang tekanan. Orientasi pendidikan yang terlalu menekankan capaian akademik sering kali mengabaikan realitas sosial peserta didik. Anak-anak dituntut memenuhi standar yang sama, tanpa sensitivitas terhadap kondisi ekonomi dan psikologis mereka. Ketika kebutuhan dasar belajar tidak terpenuhi, rasa malu, takut, dan terasing dapat tumbuh diam-diam, terutama jika tidak ada ruang aman untuk berbagi.
Tragedi ini juga menyingkap fakta bahwa jaring pengaman sosial dan pendidikan belum sepenuhnya menjangkau anak-anak paling rentan. Program bantuan pendidikan yang dirancang negara sejatinya bertujuan memastikan tidak ada anak tertinggal karena kemiskinan. Namun kasus ini menunjukkan bahwa persoalan bukan hanya ketersediaan program, melainkan ketepatan sasaran, kecepatan respons, dan kehadiran nyata negara di tingkat paling dasar. Pendidikan yang adil bukan hanya soal akses ke sekolah, tetapi juga tentang memastikan setiap anak dapat belajar tanpa rasa takut dan tekanan.
Di sisi lain relasi sosial di sekolah juga perlu mendapat perhatian serius. Dugaan perundungan yang mengemuka dalam kasus ini mengingatkan kita bahwa kekerasan nonfisik masih kerap dinormalisasi. Ejekan, pengucilan, dan tekanan psikologis sering dianggap sebagai bagian dari dinamika anak-anak, padahal dampaknya bisa sangat destruktif. Bagi anak usia dini, pengalaman ditolak atau dipermalukan dapat membentuk luka batin yang mendalam, terlebih jika tidak ada mekanisme perlindungan yang jelas.
Persoalan ini diperparah oleh paradigma pendidikan yang masih terlalu kognitif. Keberhasilan sekolah diukur melalui nilai, prestasi, dan peringkat, sementara kesejahteraan psikologis siswa jarang menjadi indikator utama. Pendidikan karakter dan kesehatan mental kerap berhenti pada jargon. Anak diajarkan disiplin dan ketangguhan, tetapi tidak dibekali literasi emosi, kemampuan mengenali perasaan, mengelola kegagalan, dan meminta pertolongan. Dalam budaya yang memuja ketahanan, ekspresi kesedihan justru dianggap kelemahan.
Guru berada di posisi yang tidak mudah. Mereka dituntut menjalankan fungsi pedagogis, administratif, dan evaluatif secara bersamaan, sering kali tanpa dukungan pelatihan yang memadai terkait kesehatan mental anak. Banyak guru sesungguhnya peduli, tetapi sistem tidak memberi ruang cukup untuk membangun relasi empatik dengan siswa. Perubahan perilaku anak diantaranya menarik diri, kehilangan minat belajar, atau ketakutan berlebihan kerap terlewat karena tidak ada sistem deteksi dini yang terstruktur.
Keluarga pun menghadapi tantangan yang tidak ringan. Tekanan ekonomi dan budaya yang masih menempatkan anak sebagai objek kepatuhan membuat suara anak sering kali tidak terdengar. Keluhan dianggap manja, kesedihan dianggap berlebihan. Ketika rumah dan sekolah sama-sama gagal menjadi ruang aman, anak kehilangan tempat pulang secara emosional.
Kasus bunuh diri pada anak sekolah dasar harus dipahami sebagai kegagalan kolektif. Menyederhanakannya sebagai lemahnya mental anak justru mengaburkan tanggung jawab sosial yang lebih luas. Anak tidak lahir dengan kemampuan mengelola tekanan ekstrem, merekalah yang seharusnya paling dilindungi oleh sistem pendidikan dan sosial.
Tragedi ini seharusnya menjadi titik balik. Pendidikan perlu kembali pada esensinya sebagai proses memanusiakan manusia. Sekolah harus menjadi ruang yang aman untuk belajar, gagal, dan bertumbuh. Negara perlu memastikan bahwa kebijakan pendidikan dan perlindungan sosial benar-benar hadir hingga ke anak-anak paling rentan. Tanpa itu, keberhasilan pendidikan hanya akan menjadi statistik yang menutupi luka kemanusiaan.
Ukuran keberhasilan pendidikan bukan semata kecerdasan intelektual, melainkan seberapa aman anak merasa berada di dalamnya. Tidak ada prestasi apa pun yang layak dibanggakan jika harus dibayar dengan hilangnya satu nyawa anak.
