BabelMendunia.com, Bangka Belitung terkenal sebagai wilayah utama penghasil timah di Indonesia. Kegiatan penambangan timah telah lama menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat setempat, baik yang dioperasikan oleh PT Timah maupun penambang skala kecil. Sayangnya, praktik pertambangan ini sering kali menimbulkan gesekan dengan kelompok masyarakat lain, seperti nelayan, petani, dan pelaku pariwisata. Contoh nyata konflik ini terjadi di Batu Beriga, di mana aktivitas tambang memicu perselisihan antarwarga.
Akar permasalahan ini terletak pada belum adanya pembagian wilayah yang jelas antara zona pertambangan dan area permukiman serta aktivitas masyarakat lainnya. Sebagai ilustrasi, area pertambangan seringkali meluas hingga ke wilayah penangkapan ikan, lahan pertanian, atau bahkan kawasan wisata pantai. Kondisi ini tentu saja menimbulkan keresahan dan berpotensi memicu konflik yang berkepanjangan. Jika masalah ini terus diabaikan, dampaknya bisa merusak hubungan sosial antar kelompok masyarakat dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang sulit dipulihkan.
Situasi ini semakin rumit dengan munculnya berbagai pemberitaan viral terkait aktivitas pertambangan timah di Bangka Belitung. Salah satunya adalah maraknya penambangan timah ilegal yang tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kelangsungan hidup satwa endemik dan memicu konflik antara manusia dan satwa liar, terutama buaya. Deforestasi dan pengerukan sungai akibat tambang ilegal menyebabkan hilangnya habitat alami satwa liar, memaksa mereka mencari tempat tinggal baru yang seringkali berujung pada interaksi negatif dengan manusia.
Selain itu, rencana penambangan timah di laut Desa Beriga, Kecamatan Lubuk Besar, Bangka Tengah, juga menimbulkan polemik yang semakin memanas. Ikatan Karyawan Timah (IKT) berpendapat bahwa Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Kawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) seolah-olah membenturkan PT Timah dengan masyarakat setempat. Pansus ini dibentuk oleh DPRD Bangka Belitung untuk mengatasi konflik rencana penambangan timah di Desa Batu Beriga yang belum menemukan penyelesaian. Wilayah perairan Desa Beriga merupakan bagian dari IUP yang telah diberikan pemerintah kepada PT Timah untuk pengelolaan sumber daya alamnya. Namun, dalam proses bisnisnya, muncul dinamika sosial berupa pro dan kontra di kalangan masyarakat terkait rencana penambangan tersebut.
Untuk mengatasi permasalahan kompleks ini, diperlukan solusi komprehensif yang melibatkan seluruh pihak terkait. Pertama, pembentukan forum komunikasi yang melibatkan perwakilan penambang, nelayan, petani, pelaku wisata, pemerintah daerah, dan akademisi menjadi sangat penting. Forum ini dapat menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi, mendiskusikan kebijakan, dan mencari solusi bersama. Melalui dialog yang rutin, diharapkan semua pihak dapat saling memahami dan menghargai perbedaan kepentingan yang ada. perlu adanya zonasi wilayah yang disepakati bersama. Batas yang jelas antara zona pertambangan, zona penangkapan ikan, dan zona pertanian harus dipetakan agar tidak terjadi tumpang tindih. Proses penetapan zonasi ini harus melibatkan semua pihak agar tercipta rasa memiliki terhadap keputusan yang diambil. Zonasi ini juga perlu diperkuat dengan dasar hukum yang jelas agar dapat ditegakkan di lapangan, termasuk pemberian sanksi bagi pelanggar aturan zonasi.
Untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertambangan, pemerintah dan lembaga pendidikan dapat menawarkan program pelatihan keterampilan alternatif. Contohnya adalah pelatihan budidaya perikanan, pengolahan hasil pertanian, atau pengembangan pariwisata lokal. Dengan demikian, masyarakat memiliki pilihan mata pencaharian lain. Selain itu, penguatan koperasi lokal dan akses permodalan juga krusial untuk mendukung usaha alternatif ini agar dapat berjalan dan berkembang secara berkelanjutan..
Edukasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan hidup berdampingan antar profesi perlu dilakukan secara berkelanjutan. Upaya ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti media sosial, seminar di tingkat desa, hingga kegiatan kolaborasi lintas profesi. Edukasi ini sangat penting agar masyarakat tidak terjebak dalam konflik dan memahami bahwa pembangunan yang berkelanjutan memerlukan kerja sama dari semua pihak.
Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan tambang, baik oleh perusahaan maupun penambang rakyat, juga perlu ditingkatkan. Dengan adanya laporan terbuka mengenai lokasi tambang, hasil produksi, serta kontribusi terhadap lingkungan dan sosial, kepercayaan masyarakat akan meningkat. Solusi-solusi ini diharapkan dapat menciptakan situasi yang saling menguntungkan (win-win solution). Artinya, aktivitas pertambangan tetap dapat berjalan, namun tidak merugikan kehidupan nelayan, petani, dan pelaku usaha lainnya. Melalui komunikasi yang terbuka dan kerja sama antar semua pihak, potensi konflik dapat dicegah dan kehidupan masyarakat di Bangka Belitung dapat berjalan secara harmonis.
Oleh karena itu, sangat penting bagi seluruh elemen masyarakat dan pihak terkait untuk duduk bersama, membangun komitmen, dan saling memahami. Hanya dengan cara inilah potensi sumber daya alam seperti timah dapat dimanfaatkan secara bijak dan berkelanjutan. Jika semua pihak bersedia bekerja sama, Bangka Belitung tidak hanya akan dikenal karena kekayaan timahnya, tetapi juga karena keberhasilan masyarakatnya dalam menjaga harmoni dan mencapai kemajuan bersama.
