BabelMendunia.com, Sumber daya alam seperti timah adalah anugerah besar bagi Indonesia, khususnya di daerah Bangka Belitung. Jika dikelola dengan bijak, potensi ini bisa menjadi penopang kesejahteraan masyarakat. Namun dalam kenyataannya, aktivitas tambang sering memicu benturan kepentingan antara penambang, nelayan, sektor pariwisata, pertanian, dan perkebunan. Salah satu contohnya terjadi di Batu Beriga, dimana kegiatan tambang menyebabkan perselisihan antara masyarakat tambang dan nelayan. Karena itu, dibutuhkan solusi yang mampu menjadi jalan tengah, agar potensi timah tetap bermanfaat tanpa mengorbankan sektor lain yang juga penting untuk kehidupan masyarakat.
Masalah utama yang muncul adalah tumpang tindih antara area tambang dengan wilayah tangkap ikan, lokasi wisata pantai, serta lahan pertanian dan perkebunan. Penambangan yang tidak memperhatikan batas-batas wilayah ini mengakibatkan kerusakan lingkungan, menurunnya hasil tangkapan nelayan, rusaknya keindahan wisata, serta terganggunya lahan pertanian dan perkebunan. Jika tidak segera diatasi, konflik antar masyarakat akan semakin memburuk dan bisa mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi di daerah tersebut.
Untuk mengatasi persoalan ini, perlu dibuat Zonasi Wilayah Terpadu. Zonasi ini harus disusun bersama-sama oleh pemerintah daerah, PT Timah, komunitas penambang rakyat, nelayan, petani, dan pelaku pariwisata. Dalam zonasi tersebut, wilayah yang boleh dan tidak boleh ditambang harus ditentukan dengan jelas. Kawasan tangkap ikan, pantai wisata, serta lahan pertanian produktif harus ditetapkan sebagai zona larangan tambang. Sedangkan tambang hanya dilakukan di wilayah yang tidak mengganggu kehidupan masyarakat.
Selain itu, perlu diterapkan sistem pengelolaan tambang berbasis masyarakat. Artinya, kegiatan tambang tidak boleh hanya dikuasai satu pihak saja, melainkan harus dikelola bersama masyarakat lokal agar ada rasa memiliki dan pengawasan yang kuat. Dengan cara ini, praktik tambang ilegal dan kerusakan lingkungan bisa ditekan. Sebagian hasil dari tambang juga harus digunakan untuk memperkuat sektor lain, seperti fasilitas nelayan, pengembangan wisata, serta dukungan untuk pertanian dan perkebunan.
Penting juga untuk mendorong diversifikasi ekonomi. Artinya, masyarakat tidak boleh hanya bergantung pada tambang saja. Harus dibuka peluang usaha lain, seperti ekowisata, budidaya perikanan ramah lingkungan, pertanian organik, dan industri pengolahan hasil laut dan kebun. Tujuannya adalah agar ekonomi masyarakat lebih kuat dan tidak mudah goyah saat harga timah turun atau terjadi kerusakan lingkungan.
Di sisi lain, edukasi tentang lingkungan juga sangat penting. Masyarakat perlu dibekali pengetahuan tentang pentingnya menjaga kelestarian alam. Kampanye kesadaran ini bisa dilakukan lewat penyuluhan, media sosial, atau kegiatan komunitas agar semua orang merasa bertanggung jawab menjaga alam, baik di darat maupun di laut.
Pembangunan daerah berbasis sumber daya alam harus mengutamakan prinsip berkelanjutan dan melibatkan semua pihak. Kepentingan jangka panjang harus lebih diprioritaskan daripada keuntungan sesaat. Dengan menerapkan zonasi wilayah, pengelolaan tambang berbasis masyarakat, diversifikasi ekonomi, dan pendidikan lingkungan, konflik sosial bisa dikurangi dan kelestarian sumber daya alam tetap terjaga.
Pada akhirnya, kerja sama dan dialog antar semua pihak menjadi kunci utama. Semua kelompok, baik dari sektor tambang, nelayan, pariwisata, pertanian, maupun pemerintah, harus duduk bersama dan mencari solusi yang adil. Dengan semangat itu, harmonisasi antara aktivitas tambang timah dan kesejahteraan masyarakat bukan lagi sekadar harapan, tetapi dapat benar-benar diwujudkan untuk masa depan yang lebih baik.
